YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan serta penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan kawasan Asia.
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici mengatakan bahwa komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang digelar OJK bersama ADB di Yogyakarta.
“Kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, dan organisasi internasional mencerminkan komitmen bersama untuk membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan, termasuk melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan,” ujar Retno.
Ia menjelaskan, OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi untuk mendorong keuangan berkelanjutan di pasar modal, antara lain melalui Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, serta publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia.
Selain itu, pengembangan pasar obligasi mata uang lokal dinilai strategis untuk meningkatkan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko nilai tukar, mendiversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta memperkuat resiliensi ekonomi terhadap guncangan eksternal.
“OJK mendorong agar pasar obligasi mata uang lokal menjadi pilar pembiayaan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Retno.
OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD3,28 miliar, mencakup kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked.
Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana menegaskan keuangan berkelanjutan merupakan bagian penting strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
“Pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, namun kolaborasi seluruh pemangku kepentingan tetap dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan,” ujar Mada menambahkan.
Rangkaian 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events berlangsung pada 2–4 Februari 2026 secara hybrid dan diikuti sekitar 200 peserta dari negara anggota ASEAN+3 serta pemangku kepentingan kawasan.(sct)
