PALANGKARAYA – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Tengah dinilai memiliki peran krusial dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan di Kalimantan Tengah.
“Dengan keberadaan TPAKD di seluruh kabupaten dan kota, percepatan akses layanan keuangan bisa menjadi nyata dan menyentuh masyarakat akar rumput, terutama pelaku UMKM,” kata Kepala OJK Provinsi Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz dalam Rapat Koordinasi TPAKD Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu.
Agenda rakor tidak hanya mengevaluasi capaian 2024, tetapi juga menyusun langkah strategis 2025 sejalan dengan RPJPN dan target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen di tahun 2045.
Disisi lai, Gubernur Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis akses keuangan.
“TPAKD bukan sekadar forum koordinatif, melainkan motor utama untuk mendorong keuangan inklusif di daerah,” katanya menambahkan.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan strategi optimalisasi layanan industri keuangan berbasis pasar modal, pemanfaatan aplikasi SITPAKD, serta sesi diskusi bersama seluruh perwakilan TPAKD.
Rakor ini dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng Sri Widanarni yang mewakili Gubernur, para bupati/wali kota atau perwakilan, serta pimpinan lembaga jasa keuangan.(sct)
