PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Ini menjadi WTP ke-9 secara berturut-turut, menandai konsistensi kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Alhamdulillah, ini bukan keberhasilan saya pribadi, tapi keberhasilan seluruh ASN Pemko Palangka Raya yang bekerja keras siang malam menyusun laporan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ucap Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, usai menerima langsung LHP di Gedung BPK RI Kalteng, Senin (23/6/2025).
Dari delapan temuan BPK senilai Rp2,39 miliar, sebanyak Rp2,07 miliar telah dipulihkan ke kas daerah. Capaian ini menunjukkan keseriusan Pemko dalam merespons temuan dan meningkatkan akuntabilitas publik.
Fairid mengakui bahwa sempat terjadi penurunan tingkat penyelesaian rekomendasi dari 92 persen menjadi 88,47 persen saat kepemimpinannya vakum. Namun, ia memastikan seluruh rencana aksi telah disiapkan dan ditargetkan tuntas dalam 60 hari.
“Kami tidak ingin hanya baik di atas kertas. Kami ingin tata kelola pemerintahan yang benar-benar kuat dan profesional di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pendapatan dan belanja dalam penyusunan APBD, serta perlunya evaluasi menyeluruh agar setiap rupiah belanja benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
“Capaian ini adalah batu loncatan, bukan garis akhir. Pemerintahan yang baik bukan hanya soal laporan keuangan, tapi tentang menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.(sct)
