PALANGKARAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) kembali berkontribusi dalam pembahasan kebijakan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan. Dua akademisi UPR, Dr. Darmae Nasir, M.A. dan Ir. Hendrik Segah, S.Hut., M.Si., Ph.D., IPU, mengikuti rapat strategis mengenai tata kelola lahan gambut nasional di Istana Merdeka, Jakarta.
Keduanya hadir setelah mendapat undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam forum yang membahas pengelolaan ekosistem gambut serta pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pertemuan tersebut juga diikuti akademisi dan pakar dari sejumlah perguruan tinggi serta lembaga riset.
Kehadiran Darmae dan Hendrik menjadi bagian dari keterlibatan akademisi asal Kalimantan Tengah dalam pembahasan isu strategis nasional. Darmae Nasir yang menjabat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum UPR menilai undangan tersebut merupakan bentuk kepercayaan terhadap kapasitas akademisi UPR dalam bidang kajian lahan basah dan gambut.
“Undangan dari Bapak Presiden merupakan kehormatan besar sekaligus wujud pengakuan atas dedikasi Universitas Palangka Raya dalam kajian lahan basah dan gambut. Secara institusional, kami senantiasa merencanakan dan mengalokasikan dukungan penuh terhadap riset-riset strategis yang tidak hanya berdampak bagi Kalimantan Tengah, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi arah kebijakan pembangunan nasional,” ujar Darmae, Kamis (24/09/2026).
Rapat strategis tersebut membahas berbagai agenda yang berkaitan dengan penguatan tata kelola lahan gambut di Indonesia. Pembahasan mencakup mitigasi karhutla, percepatan restorasi gambut, pengembangan teknologi deteksi dini kawasan rawan kebakaran, hingga pemanfaatan lahan gambut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pengelolaan lahan gambut juga menjadi bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pencapaian target penurunan emisi karbon. Karena itu, masukan dari kalangan akademisi dan peneliti diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan yang berbasis pengetahuan dan hasil riset.
Selain Darmae, Hendrik Segah yang menjabat Direktur Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) UPR turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penerapan kebijakan berbasis sains dalam pengelolaan lahan gambut.
Menurut Hendrik, kompleksitas ekosistem gambut membutuhkan pendekatan yang tidak dilakukan secara parsial. Pengelolaannya perlu memadukan teknologi, inovasi, aspek ekologis, serta keterlibatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut.
“Pengelolaan lahan gambut yang kompleks tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi teknologi dan inovasi berkelanjutan agar fungsi hidrologis dan ekologis gambut tetap terjaga, namun di sisi lain dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat sekitar. Melalui PPIIG UPR, kami mempresentasikan peta jalan riset inovasi gambut yang selaras dengan visi strategis pemerintah pusat,” jelas Hendrik.
Selama ini, PPIIG UPR mengembangkan berbagai penelitian dan inovasi dalam pengelolaan lahan gambut. Kegiatan tersebut mencakup teknologi pemantauan dan deteksi dini, pembasahan kembali kawasan gambut, revegetasi lahan, serta penguatan pendekatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang hidup di kawasan ekosistem gambut.
Keterlibatan dua akademisi UPR dalam forum tingkat nasional tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan masukan berbasis hasil penelitian. Kompetensi dan pengalaman dalam kajian lahan gambut tropis menjadi modal dalam mendukung pembahasan kebijakan pengelolaan gambut secara lebih komprehensif.
Dalam forum di Istana Merdeka, Presiden Prabowo memang mengundang sejumlah akademisi dan pakar dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga riset untuk memberikan pandangan mengenai pengelolaan gambut dan pencegahan karhutla.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, kementerian terkait, lembaga riset, dan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat strategi pengelolaan gambut yang adaptif dan berkelanjutan. Kerja sama tersebut juga berkaitan dengan upaya pencegahan karhutla, perlindungan ekosistem, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan gambut.
Bagi UPR, keterlibatan akademisi dalam pembahasan kebijakan nasional menjadi bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi. Riset yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga dapat memberikan masukan yang relevan terhadap persoalan di lapangan.
“Melalui partisipasi Darmae Nasir dan Hendrik Segah dalam forum strategis tersebut, UPR terus memperkuat perannya dalam pengembangan sains dan inovasi lahan gambut tropis. Kontribusi tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan gambut yang menjaga fungsi ekologis sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” tandas Hendrik.(sct)
