PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga layanan kesehatan masyarakat berjalan adil dan merata, meskipun ada rencana pengurangan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah (PB-Pemda).
“Keputusan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat, agar tidak ada masyarakat yang membutuhkan justru terlewat dari layanan,” kata Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, dalam rapat diskusi bersama pemangku kepentingan, Rabu (13/8/2025).
Menurut Zaini, kebijakan yang menyangkut jaminan kesehatan harus benar-benar mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga.
Rapat ini diikuti oleh BPJS Kesehatan, perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi terbaik dalam penataan kepesertaan program jaminan kesehatan daerah.
Zaini menambahkan, prinsip utama pemerintah adalah memastikan masyarakat rentan tetap mendapatkan perlindungan.
“Jangan sampai ada warga yang benar-benar membutuhkan, namun justru tidak terlayani,” tegasnya.
Ia berharap melalui evaluasi dan perencanaan yang matang, kebijakan yang ditempuh nantinya dapat lebih tepat sasaran dan tetap menjamin keadilan sosial.(sct)
