BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Penjabat Sekretaris Daerah Ita Minarni yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Barsel, Eko Hermansyah menandatangani kerja sama penanggulangan bencana Tahun 2026 di Aula Lantai II BPBD Barito Selatan, Senin (27/04/2026).
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghadapi potensi bencana yang dinilai cukup tinggi di wilayah Barito Selatan.
“Kita sadar potensi risiko bencana di daerah kita cukup tinggi. Oleh karena itu, penanggulangan tidak boleh lagi bersifat parsial, tapi harus terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Eko Hermansyah menegaskan pentingnya memperkuat sinergi seluruh pihak dalam upaya penanggulangan bencana demi keselamatan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa memasuki tahun anggaran berjalan, seluruh perangkat daerah perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
Menurutnya, setiap alokasi dana harus memberikan dampak nyata terhadap perlindungan masyarakat, terutama dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana.
Selain itu, Eko mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi di semua tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Ia juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan melalui penyusunan rencana kontinjensi yang matang dan terukur.
Tak hanya itu, ia turut menyoroti pentingnya menjaga soliditas tim serta memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan petugas di lapangan.
Menurutnya, dukungan yang optimal terhadap personel akan meningkatkan dedikasi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
“Saya berharap BPBD terus mengawal monitoring dan evaluasi PKS ini agar berjalan optimal. Mari kita wujudkan Barito Selatan yang tangguh terhadap bencana,” tandas Eko.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Barito Selatan, Agus In Yulius menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar perangkat daerah, dinas terkait, serta masyarakat.
Ia menambahkan, fokus utama kerja sama ini mencakup pencegahan dan penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring musim kemarau panjang.
“Dengan adanya kerja sama yang terstruktur dan didukung oleh dasar hukum yang jelas, penanganan bencana di wilayah ini diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien, serta mampu meminimalkan dampak negatif terhadap ekonomi dan masyarakat,” ujarnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah daerah optimistis upaya penanggulangan bencana di Barito Selatan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Sinergi yang kuat menjadi kunci dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi berbagai potensi bencana ke depan,” tandas Agus.(sct)
