PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mempercepat pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai langkah strategis dalam mendukung pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pj Sekda Palangka Raya, Arbert Tombak, menekankan bahwa digitalisasi menjadi kunci menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan minim risiko korupsi.
“Implementasi SPBE bukan hanya soal modernisasi, tapi juga soal membangun kepercayaan publik. Teknologi adalah pengawal baru integritas,” ujarnya dalam rapat persiapan evaluasi pembangunan ZI di Aula Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota, belum lama ini.
Menurut Arbert, seluruh perangkat daerah harus serius memperkuat sistem digital yang ada sekaligus terus memperbarui standar layanan berbasis elektronik.
Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi aparatur untuk menghadapi transformasi digital yang dinamis.
“Perubahan sistem tidak akan efektif tanpa perubahan pola pikir dan kompetensi SDM,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang tidak hanya bersih dan efisien, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Palangka Raya memiliki potensi besar menjadi kota digital percontohan dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan terpercaya.
“Jika seluruh unsur pemerintahan bersatu dan bergerak dengan visi yang sama, kita pasti bisa wujudkan pelayanan publik yang cepat, cerdas, dan bersih,” tutup Arbert. (sct)
