PANGKALAN BUN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pra-inkubasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Tanjung Putri, Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai langkah mempercepat penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui perluasan akses keuangan.
Kegiatan ini dihadiri Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Desa Tanjung Putri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan Lembaga Jasa Keuangan, dengan tujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembiayaan informal.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen dan inklusi keuangan 80,51 persen, sementara pada kelompok petani dan nelayan masing-masing baru mencapai 58,87 persen dan 69,40 persen.
Di wilayah perdesaan, capaian tersebut juga masih di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 59,60 persen untuk literasi dan 75,70 persen untuk inklusi keuangan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi melalui program yang mampu memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal secara merata dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Desa Tanjung Putri memiliki potensi ekonomi perikanan yang cukup besar dengan estimasi produksi ikan mencapai satu ton per hari serta telah didukung keberadaan agen laku pandai.
Potensi tersebut semakin relevan dengan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa sebesar 5,4 hingga 16,2 persen.
Kepala Desa Tanjung Putri, Eli Sapitri menyampaikan bahwa program EKI memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan formal bagi masyarakat nelayan.
“Program EKI memiliki arti penting bagi Desa Tanjung Putri, khususnya dalam memperluas akses keuangan formal bagi masyarakat nelayan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan,” kata Eli, Senin (27/04/2026).
Lanjutnya, selain itu, penguatan literasi keuangan juga menjadi kebutuhan penting agar masyarakat dapat memahami dan memilih produk keuangan yang legal.
Pihaknya berharap program EKI dapat mendorong akses keuangan di desa menjadi lebih merata, serta mendorong masyarakat menjadi agen edukasi bagi lingkungan sekitarnya agar pemahaman keuangan warga semakin meningkat.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz menegaskan bahwa program EKI tidak hanya berfokus pada akses keuangan, tetapi juga penguatan ekosistem ekonomi desa.
“Pelaksanaan EKI tidak hanya bertujuan memperluas akses keuangan, tetapi juga membangun ekosistem desa yang mampu mengelola potensi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan,” kata Primandanu.
Melalui tahapan pra-inkubasi, inkubasi, hingga pasca-inkubasi, lanjutnya menambahkan, intervensi program dapat dilakukan secara lebih terarah, mulai dari pemetaan kebutuhan, pelaksanaan program, hingga penguatan keberlanjutan.
Dengan pendekatan tersebut jelasnya lebih dalam, EKI diharapkan dapat mendukung KNMP sebagai program strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pesisir melalui literasi dan inklusi keuangan yang lebih luas dan merata.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi edukasi keuangan kepada masyarakat nelayan sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal serta pengelolaan keuangan yang baik.
Melalui tahapan pra-inkubasi ini, Desa Tanjung Putri diharapkan dapat menjadi percontohan dalam pengembangan akses keuangan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
“Program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta mendorong pengelolaan potensi desa secara optimal dan berkelanjutan,” tandas Primandanu.(sct)
