PALANGKARAYA – Kebijakan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 4,75 persen pada Oktober 2025 dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Tengah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias mengatakan, keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 4,75 persen merupakan upaya BI menyeimbangkan kebutuhan stabilitas harga dan pertumbuhan kredit produktif di daerah.
“Kebijakan ini cukup akomodatif, membuka ruang bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya dalam kegiatan Bincang Sore bersama Media di Kantor KPw-BI Palangka Raya, Selasa (11/11/2025).
Menurut Yuliansah, penurunan bertahap suku bunga sepanjang 2025 telah menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, terutama bagi sektor riil.
Dengan biaya pinjaman yang cenderung menurun, pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas kapasitas usaha dan meningkatkan produktivitas.
“Namun, dampak penurunan suku bunga terhadap pembiayaan UMKM tidak terjadi seketika. Diperlukan waktu bagi perbankan menyesuaikan struktur bunga kredit sesuai risiko dan kondisi likuiditas,” jelasnya menambahkan.
Dijelaskanya lebih dalam, UMKM dapat memanfaatkan momentum suku bunga stabil dengan memperkuat manajemen keuangan, menjaga kelayakan usaha, dan memperluas digitalisasi bisnis.
Pelaku usaha yang memiliki catatan kredit baik dan transparan akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga kompetitif. Ini penting untuk memperkuat daya saing di pasar lokal dan nasional.
Lebih lanjut, Yuliansah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan produktif.
Dirinya menilai, program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, serta dukungan digitalisasi perbankan menjadi jembatan utama agar kebijakan moneter berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” pungkasnya.(sct)
