JAKARTA – Universitas Palangka Raya (UPR) menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan pendidikan tinggi sebagai langkah strategis untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Gagasan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan bertema “Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia” yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026 dan dihadiri pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia.
Rektor Universitas Palangka Raya, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., IPU mengatakan bahwa UPR hadir dalam forum nasional tersebut sebagai bentuk komitmen mendukung transformasi pendidikan tinggi, penguatan riset dan inovasi, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
“Keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan dukungan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antara perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa dan perguruan tinggi negeri di luar Jawa,” ujarnya, Minggu (28/6/2026).
Kehadiran UPR juga menjadi momentum memperluas kolaborasi sekaligus menyerap berbagai kebijakan strategis yang akan menjadi arah pengembangan pendidikan tinggi nasional.
Delegasi UPR dipimpin langsung oleh Rektor Prof. Salampak bersama jajaran pimpinan universitas yang terdiri atas wakil rektor, dekan, wakil dekan, serta para guru besar.
Partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan berbagai perguruan tinggi dalam merumuskan arah pembangunan pendidikan tinggi dan ekosistem riset nasional.
Dalam forum itu, UPR menyampaikan gagasan bertajuk “Mewujudkan Keadilan Pembangunan Pendidikan Tinggi untuk Indonesia Emas 2045”.
Gagasan tersebut memuat pandangan mengenai pentingnya pemerataan pembangunan pendidikan tinggi agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Salampak menjelaskan, perguruan tinggi di luar Pulau Jawa hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan jumlah dan kualitas dosen, infrastruktur riset, laboratorium, fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, hingga dukungan pendanaan.
Kondisi tersebut dinilai memerlukan kebijakan afirmatif agar kesenjangan pembangunan pendidikan tinggi dapat dikurangi secara bertahap.
Menurutnya, penguatan perguruan tinggi di daerah merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul, mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis potensi lokal, serta mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.
UPR juga mendorong pemerintah untuk memperkuat skema pendanaan yang lebih berkeadilan, mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan dan riset di daerah, meningkatkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, menyempurnakan sistem akreditasi yang adaptif, serta mengembangkan pusat-pusat unggulan sesuai potensi strategis masing-masing wilayah.
“Perguruan tinggi di daerah memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul, mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis potensi lokal, serta mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan,” jelasnya menambahkan.
Ia menilai pemerataan pembangunan pendidikan tinggi akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia.
Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada perguruan tinggi di daerah, setiap wilayah akan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.
Melalui keikutsertaan dalam Sarasehan Kebangsaan tersebut, UPR berharap dapat terus memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
“UPR akan terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi yang merata sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 dapat dicapai bersama,” tutup Prof. Salampak.(red)
