PALANGKARAYA – Sebagai upaya memperkuat integritas kepemimpinan dan menyelaraskan arah pembangunan nasional. Sebanyak 478 pimpinan parlemen DPRD dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti retret nasional yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 15 hingga 19 April 2026.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari turut hadir mewakili unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa retret nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpimpinan legislatif di daerah.
“Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita ingin memastikan pelaksanaan program di daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Ansyari belum lama ini.
Menurut Ansyari, peran DPRD sangat penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pusat dan daerah perlu terus diperkuat.
Ia menjelaskan bahwa berbagai materi yang disampaikan dalam retret tersebut mencakup wawasan kebangsaan, penguatan kepemimpinan, hingga sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Materi tersebut dinilai relevan dalam mendukung peran DPRD sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan daerah.
Ansyari menegaskan bahwa keselarasan kebijakan menjadi faktor kunci dalam menghindari tumpang tindih program yang berpotensi menghambat efektivitas pembangunan di daerah. Dengan koordinasi yang baik, program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan optimal.
“Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga program pembangunan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” sebutnya.
Selain menjadi forum diskusi, kegiatan ini juga memberikan pembekalan komprehensif bagi pimpinan DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, sehingga mampu memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Retret nasional ini merupakan bagian dari program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah secara berkelanjutan.
“Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tandas Ansyari.
Disisi lain, Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk membentuk pemimpin daerah yang memiliki karakter negarawan serta mampu mengimplementasikan visi pembangunan nasional secara konsisten di daerah.
“Penguatan kapasitas pimpinan daerah menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” katanya menambahkan.
Melalui retret ini, para pimpinan legislatif diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam menjalankan tugas pengawasan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan.(sct)
