PALANGKARAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono menegaskan pentingnya program bantuan desa yang direncanakan pada 2026 sebagai upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
Menurutnya, program tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai bantuan anggaran semata, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.
“Bantuan ini jangan dilihat hanya sebagai angka. Terpenting adalah bagaimana program tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat desa,” ujarnya belum lama ini.
Purdiono menilai, pembangunan desa menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi di Kalimantan Tengah, terutama bagi wilayah yang masih tertinggal dari sisi pembangunan dan kesejahteraan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, sementara desa-desa masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota. Desa adalah tempat masyarakat kita yang masih tertinggal. Dengan bantuan ini, pembangunan bisa lebih merata,” katanya.
Terkait proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengalami penurunan, Purdiono menilai kondisi tersebut tidak menjadi hambatan besar apabila pemerintah mampu mengoptimalkan potensi daerah secara maksimal.
Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi solusi untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan desa di masa mendatang.
“Itu kan baru target. Kalau kita bisa mengoptimalkan sumber daya daerah, PAD bisa meningkat dan mendukung program ini,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
DPRD Kalimantan Tengah, lanjutnya, akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami akan turun langsung melihat pelaksanaan di desa. Jika ada kendala, segera kami sampaikan ke pemerintah agar cepat ditangani,” tegasnya.
Selain itu, Purdiono mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam memperkuat PAD melalui pengembangan berbagai potensi lokal yang dimiliki daerah.
Dirinya menilai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi PAD perlu dilakukan secara serius agar Kalimantan Tengah memiliki kemandirian fiskal yang lebih kuat.
“Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD harus dilakukan. Dengan pengelolaan yang baik, Kalteng bisa membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana pusat,” tandas Purdiono.(Red/Adv)
