JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyambut baik program pemerintah yang menyediakan 1.000 unit rumah bersubsidi untuk wartawan.
“Program tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan riil anggota PWI di daerah,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, Rabu.
Menurut Hendry, banyak pengurus PWI daerah yang langsung menanyakan peluang mengakses rumah bersubsidi tersebut usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PUPR, Kemenkominfo, dan BPS pada 8 April 2025.
“Saya dihubungi beberapa pengurus daerah yang menanyakan peluang mendapatkan rumah bersubsidi,” ujarnya menambahkan.
Ia pun menuturkan, program ini menjadi angin segar di tengah tekanan ekonomi industri media dalam tiga tahun terakhir.
Di sisi lain, kebutuhan hunian tetap menjadi prioritas para wartawan yang mayoritas berpenghasilan terbatas.
Hendry juga menekankan bahwa program ini tidak akan memengaruhi independensi pers. Wartawan tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan objektif.
“Ini langkah yang tepat dan tidak ada kaitannya dengan independensi pers,” ujarnya lagi.
Ditegaskanya, PWI tetap akan bersikap terbuka dan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, selama program tersebut berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya lebih dalam, anggota PWI yang ingin mengikuti program rumah subsidi harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain masih aktif bekerja di media, memiliki sertifikat kompetensi, dan penghasilan maksimal Rp8 juta (lajang) atau Rp13 juta (berkeluarga).
“Wartawan adalah profesi intelektual. Mereka bebas secara pikiran dan tidak melihat persoalan secara sempit,” tandas Hendry (sct).
