PALANGKARAYA – Persoalan sengketa lahan dan konflik pertanahan di Kalimantan Tengah terus menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon menegaskan perlunya langkah yang tegas dan sistematis dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria yang selama ini dihadapi masyarakat.
“Masalah sengketa lahan tidak bisa dibiarkan berlarut. Harus ada solusi konkret dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, agar konflik tidak terus berulang,” tegasnya belum lama ini.
Menurut Lohing, konflik pertanahan di Kalimantan Tengah melibatkan berbagai pihak, baik antarwarga maupun antara masyarakat dengan perusahaan.
Kondisi tersebut tidak hanya memicu keresahan sosial, tetapi juga berpotensi menghambat investasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Lohing juga menyoroti masih maraknya praktik mafia tanah yang dinilai memperburuk persoalan pertanahan di berbagai wilayah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum.
Menurutnya lagi, tindakan yang konsisten terhadap setiap pelanggaran akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta mencegah munculnya konflik serupa di kemudian hari.
“Harus ada pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi korban karena lemahnya sistem,” ungkapnya.
Selain penegakan hukum, Lohing menilai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan lahan juga perlu diperkuat.
Pemahaman terhadap prosedur hukum dinilai penting agar masyarakat tidak mudah menjadi korban penyalahgunaan atau manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Pencegahan juga penting. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat bisa terhindar dari konflik dan manipulasi,” tambahnya.
Kalau persoalan agraria bisa tertangani dengan baik, Politikus PDI Perjuangan ini yakin iklim investasi akan meningkat, pembangunan berjalan lancar, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat.(sct)
