PALANGKARAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) mendapat kunjungan kerja dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. dalam agenda pemantauan langsung kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kampus, Rabu (10/12/2025).
Rektor UPR, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., IPU menilai kehadiran Kepala BKN menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi.
“Ini bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan profesionalisme ASN di UPR,” kata Prof. Salampak saat menerima kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.
Prof. Salampak menjelaskan bahwa universitas saat ini tengah memperkuat kualitas layanan tridharma dengan dukungan 291 PPPK yang baru diangkat pada November 2025 lalu.
Penambahan pegawai tersebut dinilai mampu mendorong percepatan kinerja unit-unit pelaksana akademik maupun administrasi.
Ia menekankan bahwa peningkatan kapasitas manusia akan menjadi prioritas utama bagi UPR agar pelayanan kampus semakin adaptif dan responsif.
“Kehadiran BKN memberi semangat bagi seluruh pegawai untuk bekerja lebih baik dan disiplin,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala BKN Prof. Zudan mengingatkan bahwa tantangan birokrasi saat ini membutuhkan ASN yang mampu bekerja berbasis kinerja terukur, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
“ASN harus bekerja dengan standar yang jelas, objektif, dan terukur. Evaluasi kinerja itu bukan sekadar laporan, tetapi alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa sistem merit harus diterapkan secara konsisten oleh setiap unit kerja, termasuk perguruan tinggi negeri.
Prof. Zudan juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian, termasuk digitalisasi proses perencanaan kebutuhan pegawai, penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi.
Menurutnya, transformasi digital akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga pegawai dapat menghasilkan kinerja yang lebih efektif.
“Digitalisasi menjadi kunci agar manajemen ASN bisa mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini turut diisi dialog antara BKN dan perwakilan pegawai, yang membahas tantangan implementasi kebijakan kepegawaian, proses pengembangan karier, serta kebutuhan peningkatan kompetensi di lingkungan UPR.
Melalui diskusi tersebut, BKN mendapatkan gambaran aktual mengenai kondisi pelayanan internal UPR, sekaligus masukan untuk penyempurnaan kebijakan kepegawaian di tingkat nasional.
Prof. Zudan kembali menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat kolaborasi dengan UPR dalam membangun ekosistem ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil.
“Sinergi ini penting untuk memastikan perguruan tinggi memiliki SDM yang mampu mendorong kualitas layanan dan pencapaian tujuan institusi,” tutup Prof. Zudan.(sct)
