PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh mendorong evaluasi program pemerintah dan kebijakan publik berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses perseorangan masa persidangan II Tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai masukan dan keluhan disampaikan langsung oleh warga, mulai dari efektivitas program hingga persoalan infrastruktur dasar yang masih menjadi perhatian di lingkungan permukiman.
“Kami menerima berbagai masukan dari masyarakat yang tentu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar program yang dijalankan bisa lebih efektif dan dirasakan manfaatnya,” ujar Farida.
Ketua DPW Partai Nasdem Kalten ini menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi dasar penting dalam perumusan dan evaluasi kebijakan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
Salah satu aspirasi yang mencuat datang dari Budi, warga Komplek Amaco RT 01 yang menyoroti program MBG yang dinilai belum berjalan optimal meski menyerap anggaran besar dari sektor kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kondisi drainase di Jalan Taurus VI dan VIII yang tidak berfungsi dengan baik sehingga kerap menyebabkan banjir meski hujan berlangsung dalam waktu singkat.
Menurut Farida, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program serta pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Masukan seperti ini sangat penting agar pemerintah dapat melakukan perbaikan, baik dari sisi pelaksanaan program maupun pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng ini juga menambahkan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan setiap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh instansi terkait.
“Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar menjadi bagian dari kebijakan yang lebih baik dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” tandas Farida. (sct)
