PALANGKARAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, kembali menyoroti berbagai persoalan yang terus muncul dalam setiap kegiatan reses. Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi sehingga memerlukan perhatian dan langkah nyata dari pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara instan karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas.
Meski demikian, pemerintah diharapkan tetap memfokuskan kebijakan pada persoalan yang paling mendesak dirasakan masyarakat.
“Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Ada beberapa sektor yang kembali menjadi perhatian utama kami,” ujarnya belum lama ini.
Ia menjelaskan, terdapat lima sektor yang paling banyak disampaikan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, serta seni, budaya, dan keagamaan.
Dari berbagai keinginan tersebut, persoalan infrastruktur dan perekonomian menjadi dua sektor yang paling dominan dikeluhkan warga.
Menurut Junaidi, kondisi jalan yang belum memadai serta keterbatasan sejumlah fasilitas publik masih menjadi hambatan bagi aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, perlambatan aktivitas ekonomi turut memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
“Kita memahami anggaran yang tersedia tidak besar, namun masyarakat berharap pemerintah provinsi tetap dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk perbaikan,” ungkapnya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah itu menilai keterlambatan pembangunan infrastruktur berpotensi menghambat mobilitas masyarakat serta memengaruhi kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi.
Karena itu, peningkatan infrastruktur dasar perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, Dirinya juga menyoroti kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan, bahkan terdapat sejumlah perusahaan di beberapa wilayah yang menghentikan operasional karena tidak mampu mempertahankan usahanya.
Junaidi berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih responsif terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, setiap masukan yang diperoleh melalui kegiatan reses harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah.
“Keinginan masyarakat harus menjadi acuan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tutup Junaidi.(sct)
