PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin menilai transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“penerapan sistem yang modern, efisien, dan transparan akan memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah,” kata Muhajirin belum lama ini.
Muhajirin mengatakan, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya potensi penerimaan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sistem pengelolaan yang diterapkan pemerintah daerah.
Karena itu, digitalisasi perlu menjadi bagian penting dalam setiap strategi penguatan pendapatan daerah di Kalimantan Tengah.
Ia menilai, efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Tanpa ketiga hal itu, peningkatan PAD hanya akan menjadi target di atas kertas,” ujarnya menambahkan.
Menurut Muhajirin lagi, salah satu langkah yang dapat segera diterapkan adalah memperluas penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam berbagai layanan pemerintah daerah.
Penerapan sistem tersebut dinilai mampu mengurangi potensi kebocoran penerimaan sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah.
Dirinya mencontohkan, mekanisme pembayaran di Kantor SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian besar masih dilakukan secara tunai perlu diarahkan menuju sistem pembayaran digital agar proses transaksi menjadi lebih praktis, aman, dan terdokumentasi dengan baik.
“Pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi seperti QRIS agar masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan aman di loket kasir. Ini langkah sederhana tapi dampaknya besar untuk transparansi dan efisiensi,” ucapnya menambahkan.
Muhajirin menegaskan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi.
Menurutnya, pelayanan publik harus terus diarahkan menjadi lebih cepat, akuntabel, dan meminimalkan proses manual yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan maupun penyimpangan.
Ia berpandangan, penerapan sistem digital yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerimaan daerah secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, lanjut Muhajirin, mendorong pemerintah provinsi agar memasukkan digitalisasi sebagai salah satu prioritas dalam strategi peningkatan PAD.
Langkah tersebut diyakini mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.
“Dengan pengelolaan yang modern dan transparan, PAD bisa meningkat signifikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” pungkas Muhajirin.(sct)
