PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak menegaskan bahwa inovasi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan strategis dalam menjawab ekspektasi masyarakat.
“Inovasi bukan hanya soal prosedur baru. Ia harus berorientasi pada pelayanan publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Inovasi Daerah dan Bimbingan Teknis Penginputan Inovasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ruang Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (24/6/2025).
Arbert menyebut bahwa inovasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus menjunjung prinsip kepentingan umum.
Setiap perangkat daerah diminta untuk mengembangkan inovasi yang tepat guna serta memastikan proses dokumentasi dan pelaporan berjalan optimal.
Dalam forum itu, ia juga mengingatkan bahwa penilaian inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri mencakup berbagai aspek, mulai dari keberadaan regulasi, alokasi sumber daya, hingga keterlibatan publik dan kelengkapan data dukung.
“Saya minta seluruh perangkat daerah menyiapkan dokumentasi inovasi secara lengkap. Biasanya input pelaporan dibuka bulan Juli, jadi harus kita persiapkan dari sekarang,” tegas Arbert.
Dirinya juga meminta para operator inovasi serius mengikuti bimbingan teknis yang diberikan agar proses pelaporan inovasi ke Kemendagri berjalan lancar dan sesuai standar penilaian.
“Mari kita jadikan inovasi sebagai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Dengan semangat berinovasi, kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif dan pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat,” pungkasnya.(sct)
