PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD akhirnya menyepakati tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, belum lama ini.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi di DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan bersama tim eksekutif.
Ia menegaskan pentingnya ketiga perda tersebut untuk segera ditindaklanjuti oleh instansi teknis.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi pendukung di DPRD Palangka Raya, yang bersama tim Pemerintah Kota Palangka Raya telah tuntas membahas tiga Raperda menjadi Perda,” ujarnya, Jumat (27/6/2025).
Fairid menjelaskan bahwa perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan lingkungan hidup, dan pemajuan kebudayaan memiliki urgensi masing-masing dalam mendukung arah pembangunan kota.
SPBE, menurutnya, menjadi kunci digitalisasi birokrasi dan layanan publik yang lebih efisien.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi acuan dalam menjaga keberlanjutan ruang hidup masyarakat kota, sementara perda pemajuan kebudayaan dinilai akan memperkuat identitas lokal dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
“Diharapkan ketiga perda ini segera diregister dan langsung diimplementasikan. Karena ketiganya sangat strategis. SPBE penting untuk digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup sangat krusial, dan pemajuan kebudayaan menunjang sektor pariwisata dan identitas daerah,” jelasnya.
Dengan disahkannya perda-perda tersebut, Fairid berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak cepat dalam menyusun turunan teknisnya demi mendukung transformasi Palangka Raya yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Tentunya ketiga perda ini menjadi bagian dari visi besar menuju Palangka Raya yang lebih maju, adaptif terhadap zaman,” pungkasnya.(sct)
