PALANGKARAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-11 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang dirangkai dengan Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (5/1/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalteng dan dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Turut hadir Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder. Agenda rapat diisi dengan penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD dari lima daerah pemilihan yang dilaksanakan pada 2–9 November 2025.
Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses tersebut.
Menurutnya, kegiatan reses menjadi instrumen penting dalam menyerap dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Reses merupakan sarana strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif,” katanya.
Ia menjelaskan, laporan hasil reses merangkum berbagai aspirasi masyarakat dari sektor infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sosial dan kepemudaan, pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, hingga pendidikan.
Beragam persoalan di daerah yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
Edy menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan DPRD agar kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Tengah yang berkelanjutan dan inklusif,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menekankan pentingnya menjaga harmoni dan semangat kolegialitas antarlembaga, disertai pendalaman kajian dan dialog konstruktif dengan para pemangku kepentingan guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada rakyat.(sct)
