JAKARTA – Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi nasional dalam memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi utama untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mewujudkan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan indikator penting dalam stabilitas ekonomi makro dan menjadi bagian integral dari RPJMN maupun RPJMD.
Ia juga menyinggung bahwa isu keuangan inklusif menjadi perhatian global, termasuk dalam forum yang dipimpin oleh Ratu Maxima dari Belanda.
“Presiden mengapresiasi capaian TPAKD karena sejalan dengan program Asta Cita. Ke depan, TPAKD diharapkan turut mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, penguatan sumber daya manusia, dan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi.
Mahendra Siregar juga menjelaskan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional, khususnya dalam pembiayaan UMKM.
Menurutnya, penguatan infrastruktur digital dan perluasan titik akses keuangan menjadi langkah strategis agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan formal.
“Melalui implementasi roadmap ini, pelaksanaan program di daerah ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas TPAKD, serta sistem pemantauan kinerja yang transparan,” kata Mahendra.
Disisi lain, Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi menambahkan bahwa program TPAKD telah berperan besar dalam memperluas akses keuangan sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.
Salah satunya melalui Kredit Melawan Rentenir senilai Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur serta pembiayaan sektor pertanian sebesar Rp3,71 triliun bagi 80 ribu debitur.
“TPAKD telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Melalui program Simpanan Pelajar, kini 87 persen pelajar Indonesia telah memiliki rekening,”
“Selain itu, Laku Pandai telah menjangkau lebih dari 72 ribu desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal,” ujar Friderica.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan menjadi kunci pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
“Dengan kolaborasi nyata, rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan,” tegas Wiyagus.
Dalam kesempatan tersebut, turut diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 yang menjadi acuan arah kebijakan penguatan ekosistem akses keuangan di daerah, khususnya untuk pembiayaan UMKM.
Selain itu, dilakukan penyerahan TPAKD Award 2025 kepada 15 provinsi dan kabupaten/kota terbaik yang dinilai berhasil mengimplementasikan program inklusi keuangan di daerah.
Rakornas TPAKD 2025 dihadiri oleh ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. TPAKD kini telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sejak diinisiasi pada 2016, menjadi wadah sinergi strategis mempercepat inklusi keuangan di daerah.(sct)
