PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan dukungannya terhadap penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi yang digelar oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
“Agenda utama Rakor ini adalah pembahasan dan penyempurnaan draft penguatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, usai mengikuti rakor secara daring dari ruang kerjanya, Senin (03/3/2025)
Menurut Arbert, rakor ini menjadi ruang strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang konsolidasi dalam membangun sistem pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien.
Ia pun menuturkan, kehadiran seluruh camat dan lurah dalam rakor ini mencerminkan keseriusan Pemko Palangka Raya untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan nasional dalam pembinaan pemerintahan desa.
Rakor ini, tambah Arbert, membuka ruang dialog yang konstruktif antar pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan menyentuh kebutuhan masyarakat desa secara langsung.
“Diharapkan partisipasi aktif dari seluruh peserta dalam rakor ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif dan implementatif, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya lagi.
Tidak hanya itu, Arbert pun mengatakan, Pemko Palangka Raya berkomitmen menjadikan tata kelola pemerintahan desa sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Ia juga menambahkan, melalui momentum ini, peran aparatur pemerintah kota sebagai pembina dan fasilitator akan terus diperkuat demi terciptanya desa yang mandiri dan responsif terhadap kebutuhan warganya.
“Rakor ini menjadi momentum penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tandas Arbert.(sct)
