PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Media Center Kantor Diskominfo dengan melibatkan seluruh perangkat daerah.
Sekretaris Diskominfo, Normalasari yang membacakan sambutan Kepala Dinas menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban seluruh badan publik, sekaligus bentuk akuntabilitas dan integritas dalam tata kelola pemerintahan.
“Hal ini juga turut berperan dalam membangun reputasi pemerintah serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk aktif dalam mendukung keterbukaan informasi publik,” tutur Normalasari, Rabu (22/4/2025).
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sangat bergantung pada kesiapan sistem, sumber daya manusia, serta komitmen bersama antarperangkat daerah.
“Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan informasi dan dokumentasi yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana,” tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan, Diskominfo juga akan melaksanakan pemeringkatan terhadap keterbukaan informasi publik guna menilai keseriusan perangkat daerah dalam melaksanakan prinsip transparansi.
“Untuk itu, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemko Palangka Raya diimbau untuk berpartisipasi aktif dengan menyediakan dan melengkapi dokumen yang diminta sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Pemerintahan yang informatif adalah pilar dari demokrasi yang sehat dan partisipatif,” tandas Normalasari.(sct)
