PALANGKARAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, mengingatkan pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, penurunan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan berpotensi menghambat konektivitas wilayah sekaligus memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di provinsi tersebut.
“Ruas jalan berstatus jalan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga,” kata Lohing belum lama ini.
Namun ujar Lohing menambahkan, alokasi anggaran yang diterima Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir justru mengalami penurunan cukup signifikan sehingga berdampak terhadap percepatan pembangunan infrastruktur.
Sebelum tahun 2025, rata-rata dana dari pusat untuk jalan di Kalteng bisa mencapai Rp1 triliun. Sekarang, jumlahnya turun drastis hingga tidak sampai 30 persen dari sebelumnya. Ini tentu berdampak besar terhadap kemampuan perbaikan jalan.
Menurut Lohing, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan karakter wilayah yang didominasi kawasan hutan, lahan gambut, dan sejumlah daerah yang masih sulit dijangkau.
Situasi ini membuat kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur jauh lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
Ia menilai, besarnya tantangan geografis tersebut harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan jalan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, proses peningkatan kualitas infrastruktur akan berjalan lebih lambat.
“Bayangkan, dengan wilayah yang begitu luas dan karakter tanah yang sulit, kalau dana turun, tentu perbaikan jalan jadi tidak maksimal. Akibatnya, banyak ruas jalan tetap rusak bertahun-tahun,” jelasnya menambahkan.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada terganggunya mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik.
Menurutnya, akses jalan yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Dirinya menegaskan, kondisi jalan yang belum optimal akan meningkatkan biaya distribusi logistik, memperlambat pemasaran hasil pertanian, serta memengaruhi harga kebutuhan pokok yang harus ditanggung masyarakat.
Dampak tersebut dinilai akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat apabila tidak segera ditangani.
“Kalau jalan rusak, biaya logistik naik, hasil pertanian sulit keluar, dan harga barang kebutuhan masyarakat ikut meningkat. Jadi, ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tegasnya kembali.
Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, melakukan evaluasi terhadap kebijakan penganggaran pembangunan infrastruktur jalan di daerah.
DPRD berharap alokasi anggaran bagi Kalimantan Tengah dapat kembali ditingkatkan pada tahun mendatang agar pembangunan berjalan lebih optimal.
“Kami akan terus mendorong agar pusat meninjau ulang kebijakan ini. Kalteng punya potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Sudah seharusnya infrastruktur di sini mendapatkan perhatian lebih besar,” tutup Lohing.(sct)
