PALANGKARAYA – Forum Cipayung Plus Kalimantan Tengah menggelar dialog bertajuk “Cakrawala PSN: Menyadari Realitas Pembangunan antara Akselerasi Ekonomi dan Keadilan Sosial bagi Rakyat” di Rumah Pergerakan, Kalimantan Tengah, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan yang diikuti unsur organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan itu menjadi ruang diskusi kritis untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Forum tersebut diikuti organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Tengah, yakni PMII, PMKRI, GMKI, GMNI, KAMMI, IMM, HMI, dan KMHDI.
Ketua DPD GMNI Kalimantan Tengah, Maulana Uger, S.T penyampaian bahwa kegiatan ini bertujuan membangun ruang diskusi yang objektif, kritis, dan konstruktif terhadap pelaksanaan PSN, khususnya di Kalimantan Tengah.
“Dalam pembahasan mengenai implementasi Program Strategis Nasional telah memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi,” kata Maulana.
Namun, pelaksanaannya di lapangan ujar Maulana, masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dinilai masih perlu diperkuat agar pelaksanaan berbagai program strategis berjalan lebih efektif.
Pihaknya juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari berbagai proyek pembangunan. Keseimbangan antara masuknya investasi dan perlindungan terhadap masyarakat lokal harus menjadi perhatian utama.
Beberapa proyek dinilai masih menyisakan persoalan mengenai akses masyarakat terhadap lahan, kesempatan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
“Karena itu, pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya menambahkan.
Pada aspek partisipasi publik, Forum Cipayung Plus Kalimantan Tengah menilai keterlibatan masyarakat harus diperluas dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan Program Strategis Nasional.
Transparansi informasi dinilai menjadi syarat penting agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta dampak dari setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Selain membahas PSN, forum diskusi ini juga mengangkat sejumlah isu strategis daerah yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya ialah kasus meninggalnya tiga anggota kepolisian saat penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan serta persoalan pemadaman listrik yang dinilai berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah.
Dalam diskusi tersebut, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus menegaskan komitmennya menjadi mitra kritis pemerintah.
Mahasiswa dinilai memiliki peran penting dalam melakukan kajian ilmiah, pengawasan terhadap kebijakan publik, edukasi kepada masyarakat, serta menyampaikan rekomendasi berbasis data dan kondisi faktual di lapangan.
Maulana kembali menyampaikan bahwa dialog menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional di Kalimantan Tengah, memastikan pembangunan berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Forum ini juga mendorong penyelesaian kasus meninggalnya tiga anggota polisi dalam penggerebekan kasus narkoba di Kabupaten Katingan serta percepatan penyelesaian persoalan pemadaman listrik yang terjadi di Kalimantan Tengah.
Selain itu, peserta sepakat memperkuat fungsi kontrol sosial organisasi kepemudaan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan, memperbanyak forum diskusi lanjutan sebagai ruang penyusunan rekomendasi berbasis akademik, serta menyusun kajian mengenai Program Strategis Nasional.
Pembagian kajian meliputi isu Cetak Sawah Rakyat yang akan disusun GMNI, GMKI, dan PMKRI; program MBG oleh PMII dan KAMMI; serta KDMP yang menjadi tanggung jawab HMI dan KMHDI.
Forum Cipayung Plus Kalimantan Tengah juga merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh proyek Program Strategis Nasional di Kalimantan Tengah dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan diminta menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan setiap proyek pembangunan, sementara organisasi kepemudaan diharapkan terus dilibatkan sebagai mitra strategis dalam pengawasan maupun penyusunan rekomendasi kebijakan.
“Seluruh peserta sepakat bahwa Program Strategis Nasional perlu terus dikawal agar tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, serta pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” tutupnya.(sct)
