PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik menjadi elemen penting dalam menciptakan program yang tepat sasaran.
“Aspirasi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan berani menyampaikan kondisi riil yang mereka alami, khususnya terkait kebijakan publik,” ujar Faridawaty dalam kegiatan reses perseorangan masa persidangan II Tahun 2026 di Kota Palangka Raya.
Faridawaty menyampaikan, berbagai aspirasi yang disampaikan warga tidak hanya berupa keluhan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Salah satunya disampaikan oleh Ibu Marni, seorang ibu tunggal yang mempertanyakan kejelasan kriteria penerima bantuan sosial (bansos) karena dirinya belum pernah menerima bantuan meskipun dalam kondisi ekonomi yang terbatas.
Selain itu, warga juga memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai belum optimal.
Ibu Marni mengusulkan agar program tersebut dievaluasi, termasuk opsi penggantian dalam bentuk uang, karena menu makanan yang diberikan di sekolah kerap tidak diminati anak.
“Masukan seperti ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat,” tambah Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng ini.
Sementara itu, Ketua RT 04 Kelurahan Palangka juga menyoroti persoalan pendataan bansos yang dinilai belum akurat.
“Keterlibatan RT sangat penting karena kami yang mengetahui langsung kondisi warga di lapangan. Ini perlu menjadi perhatian dalam perbaikan sistem pendataan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa masih terdapat warga yang layak namun tidak menerima bantuan, sementara yang tidak memenuhi kriteria justru terdata sebagai penerima.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng ini juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan bentuk kontrol sosial yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dirinya memastikan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam mendorong perbaikan kebijakan ke depan.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci dalam mengawal kebijakan agar lebih transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tandasnya.(sct)
