PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering menilai penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 tidak akan menghambat pelaksanaan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025–2030.
Menurutnya, arah pembangunan daerah tetap dapat dijalankan melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2025–2030 sudah sangat baik dan terarah. Walaupun ada penurunan APBD, hal itu tidak akan mengubah arah pembangunan. Kita hanya perlu menyesuaikan secara teknis sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya baru-baru ini.
Freddy mengatakan, visi dan misi pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 telah disusun secara terarah sehingga penyesuaian anggaran hanya dilakukan pada aspek teknis pelaksanaan program, tanpa mengubah tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Menurut Freddy, kondisi fiskal yang lebih terbatas seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan efektivitas belanja, serta memastikan setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi komitmen terhadap pembangunan, melainkan memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan pada kegiatan yang memiliki nilai manfaat dan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus realistis dan efisien dalam membelanjakan anggaran. Setiap rupiah harus digunakan dengan hati-hati agar hasilnya benar-benar terasa oleh masyarakat. Belanja modal dan belanja langsung perlu dikendalikan dan diarahkan pada sektor yang produktif,” ucapnya.
Freddy menilai, dengan proyeksi APBD Kalimantan Tengah tahun 2026 sekitar Rp7 triliun, pemerintah daerah perlu memprioritaskan program-program strategis yang mampu memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan daerah.
Beberapa sektor yang dinilai perlu menjadi perhatian antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan.
Menurutnya, fokus pada sektor-sektor produktif akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan daya beli masyarakat, hingga terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Kalau program diarahkan pada sektor produktif, dampaknya akan berantai. Pertumbuhan ekonomi meningkat, daya beli masyarakat membaik, dan kesejahteraan pun bisa tercapai,” jelasnya menambahkan.
Selain memaksimalkan penggunaan APBD, Freddy juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Langkah tersebut dinilai penting agar ruang fiskal daerah tetap terjaga di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pemerintah perlu mencari inovasi pembiayaan, baik lewat kerja sama dengan dunia usaha maupun peningkatan PAD. Dengan begitu, ruang fiskal daerah bisa tetap stabil,” katanya kembali.
Dirinya menegaskan DPRD Kalimantan Tengah akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, dilaksanakan secara transparan, serta mampu mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan.
“DPRD siap bersinergi untuk memastikan arah pembangunan tetap sesuai visi Kalteng yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Freddy.(sct)
