PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Asdy Narang menyampaikan pentingnya langkah strategis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk menjadikan hilirisasi mineral sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Tanpa hilirisasi, Kalteng akan terus menjadi daerah pengekspor bahan mentah dengan kontribusi yang minim terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan smelter merupakan bagian penting dari strategi hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas tambang di dalam daerah.
Menurutnya, keberadaan smelter tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Asdy juga mengingatkan bahwa hilirisasi merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus diimplementasikan secara konkret hingga ke tingkat daerah.
Selain isu hilirisasi, ia turut menyoroti pentingnya penyusunan roadmap transisi energi yang terukur dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Dirinya menilai, penyusunan peta jalan tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.
“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM segera menyusun peta jalan transisi energi dengan pendekatan yang realistis dan partisipatif. Pemerintah perlu menggandeng pihak swasta maupun BUMD energi sebagai mitra strategis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asdy menyoroti perlunya percepatan penetapan zonasi konservasi air tanah (CAT) dan zona air tanah di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah harus diperkuat guna mencegah potensi krisis air di masa depan.
“Pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah menjadi sangat krusial, agar keberlanjutan sumber daya air tetap terjaga,” katanya.
Pentingnya pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara serius sebagai upaya menekan praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan.
Selain itu, Asdy mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas di sektor energi dan pertambangan agar pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih optimal.
Penguatan kelembagaan serta sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola energi dan pertambangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Penguatan sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar perencanaan dan pengawasan di sektor energi dan pertambangan dapat berjalan lebih efektif dan terarah,” tandas Asdy.(Red)
