JAKARTA – Kolaborasi lintas lembaga keuangan dan kementerian terus diperkuat untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan komitmen sinergi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaya saing tinggi.
“Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang kemampuan berinovasi untuk memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepercayaan publik,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (30/10/2025).
Ia menegaskan, OJK berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif, serta memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, OJK terus memperkuat pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi (SupTech), memperluas integrasi data lintas sektor, serta memperkuat kolaborasi dengan otoritas fiskal dan moneter.
“Transformasi digital harus dibangun di atas fondasi kepercayaan terhadap sistem, tata kelola, dan pelindungan konsumen. Inovasi dan mitigasi risiko harus berjalan beriringan,” tegas Mahendra.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk mempercepat digitalisasi ekonomi nasional.
Ia menyebut FEKDI dan IFSE menjadi momentum kolaborasi nasional menuju Indonesia Maju melalui akselerasi keuangan digital.
“FEKDI dan IFSE 2025 adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK dalam mempercepat transformasi ekonomi digital yang inklusif dan efisien,” ujar Perry.
Dari sisi kebijakan makro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan kontribusi ekonomi digital Indonesia dapat meningkat lebih dari sembilan kali lipat pada tahun 2045, dengan porsi terhadap PDB mencapai 15,5–19,6 persen.
Ia menambahkan, arah pengembangan ekonomi digital telah tertuang dalam Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, yang menjadi pedoman utama melalui enam pilar strategis. Pemerintah juga memperkuat inklusi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
“Melalui DNKI, pemerintah memastikan masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat menikmati manfaat ekosistem digital nasional secara merata,” jelas Airlangga.
Dalam survei SNLIK 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat 92,74 persen, dengan tingkat literasi mencapai 66,64 persen, menandakan kemajuan signifikan dalam perluasan akses keuangan formal.
Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti pentingnya tiga strategi besar yakni memperkuat infrastruktur, meningkatkan literasi digital dan keuangan, serta membangun kepercayaan publik melalui tata kelola dan keamanan siber yang kuat.
Selain seminar utama, FEKDI x IFSE 2025 juga menghadirkan sesi High-Level Talk bertema “Sinergi dan Kolaborasi Kebijakan untuk Mendukung Digitalisasi sebagai New Source of Growth”.
Acara ini menghadirkan pembicara Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid, Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif IAKD OJK), Filianingsih Hendarta (Deputi Gubernur BI), dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
“Kemajuan ekonomi digital hanya dapat tercapai jika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama dalam semangat sinergi dan inovasi,” kata Meutya Hafid.
Ia juga menegaskan pentingnya ruang digital yang aman. Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) disebut telah menindak lebih dari tiga juta konten ilegal, termasuk 31 ribu rekening yang terindikasi terkait judi online, hasil kolaborasi dengan OJK.
FEKDI x IFSE 2025 yang berlangsung 30 Oktober–1 November 2025 menampilkan berbagai inisiatif digital dari regulator, pelaku industri, dan UMKM.
Pameran ini menjadi wadah ide, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem keuangan digital nasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.(sct)
