PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj Mukarramah, mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperkuat integritas birokrasi, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan di berbagai sektor,” katanya Jumat.
Lebih lanjut ia mengatakan, pentingnya membangun birokrasi yang berintegritas tidak lain agar pelayanan publik semakin baik, dan masyarakat mendapatkan haknya tanpa harus menghadapi pungutan liar atau prosedur yang berbelit.
Menurutnya, langkah konkret harus segera diambil untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu caranya adalah dengan memperketat sistem pengawasan serta memberikan pelatihan bagi aparatur sipil negara agar lebih memahami regulasi antikorupsi.
Disisi lain Mukarramah menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan.
“Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari birokrasi yang bersih, terutama dalam pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta perizinan usaha,” jelasnya.
Selain itu, pengelolaan anggaran daerah yang lebih akuntabel akan berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Jika anggaran digunakan dengan efisien tanpa kebocoran, maka berbagai program sosial dan ekonomi dapat berjalan optimal, sehingga meningkatkan kualitas hidup warga Palangka Raya.
Tidak hanya sampai disitu saja, birokrasi yang transparan juga dapatmenjadi faktor penting dalam menarik minat investor.
“Ketika pemerintah bisa menjamin sistem perizinan yang jelas dan bebas pungli, investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya di Palangka Raya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Mukarramah.
Lebih dari itu, legislator dari Fraksi Nasdem menambahkan, dengan adanya sistem birokrasi yang profesional dan bersih, para pegawai pemerintah akan bekerja sesuai aturan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Hal ini akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta menjadikan Palangka Raya sebagai kota yang maju dan berdaya saing tinggi. (Juk)
