PALANGKARAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Tengah.
“Pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian serius agar masyarakat di pelosok dapat merasakan manfaat yang sama dengan wilayah perkotaan,” kata Siti Nafsiah belum lama ini.
Nafsiah mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat saat kegiatan reses menunjukkan masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara optimal.
Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang masih terbatas di sejumlah desa.
Ia menilai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik.
Namun demikian, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat diminimalkan.
“Banyak kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat, karena memang belum sepenuhnya menyentuh wilayah pelosok,” katanya menambahkan.
Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat di daerah terpencil adalah keterbatasan akses transportasi.
Kondisi tersebut berdampak pada berbagai sektor, mulai dari perekonomian hingga akses terhadap layanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Nafsiah mencontohkan masih adanya desa-desa di Kabupaten Katingan yang belum memiliki akses infrastruktur memadai.
Sebagian warga bahkan masih harus menggunakan jalur sungai dengan perahu untuk mencapai wilayah tertentu, terutama ketika akses darat belum tersedia.
Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi semakin sulit saat cuaca buruk terjadi. Selain menghambat mobilitas masyarakat, keterbatasan akses juga dapat memengaruhi distribusi barang, pelayanan kesehatan, dan kegiatan pendidikan di daerah tersebut.
“Akses infrastruktur sangat penting karena berkaitan dengan aspek lain. Jika jalan dan jembatan dibangun, maka jaringan listrik, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam juga akan lebih mudah masuk,” jelasnya lebih dalam.
Lebih lanjut, Nafsiah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Menurutnya, keberadaan jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya akan membuka peluang yang lebih besar bagi percepatan pembangunan di wilayah pedalaman.
Nafsiah menilai percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi desa-desa yang masih terisolasi.
Dengan akses yang lebih baik, berbagai layanan dan peluang ekonomi akan lebih mudah menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman.
“Kita berharap pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten harus diperkuat agar pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok,” tandas Nafsiah.(sct)
