PALANGKARAYA – Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/06/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 10-11 Juni 2026, tersebut diikuti sebanyak 652 kepala desa dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Rakerda dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran melalui penabuhan katambung sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan.
Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi pemerintah desa sekaligus sarana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran meminta seluruh kepala desa untuk berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah pusat yang saat ini sedang dijalankan di seluruh Indonesia.
“Pemerintah desa memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan aktif para kepala desa,” kata Agustiar.
Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian pemerintah pusat di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Cetak Sawah Rakyat, hingga Program Cek Kesehatan Gratis yang saat ini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah.
“Seluruh kepala desa diharapkan untuk ikut menyukseskan program-program strategis pemerintah pusat. Peran desa sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Selain membahas program nasional, Agustiar juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tetap melaksanakan berbagai program pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat meskipun saat ini pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, efisiensi yang dilakukan bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan memastikan seluruh anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Salah satu program prioritas yang tetap dijalankan adalah Kartu Huma Betang Sejahtera. Program tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan bantuan pemerintah, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah pedesaan.
Agustiar menegaskan bahwa pembangunan desa tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah karena desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” katanya lebih dalam.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala desa agar mengelola anggaran secara bijaksana dan bertanggung jawab. Penggunaan anggaran harus direncanakan dengan baik serta benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap program harus memiliki perencanaan yang matang dan berorientasi pada hasil.
“Jangan hanya menghabiskan anggaran, tetapi gunakan anggaran dengan tepat rencana dan tepat manfaat demi kesejahteraan masyarakat,” tandas Agustiar.
Rakerda dan Dialog Interaktif APDESI Kalimantan Tengah turut dihadiri anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, perwakilan kementerian terkait, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal.(sct)
