PALANGKARAYA – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia menyelenggarakan Podcast Huma Itah bertema “Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah di Provinsi Kalimantan Tengah” di Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (23/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan syariah Indonesia pada 2025 mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi sebesar 80,51 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan total aset Industri Jasa Keuangan Syariah yang mencapai Rp2.972,9 triliun per Juni 2025.
Capaian itu menunjukkan tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah semakin membaik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap industri ini.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz menegaskan komitmen OJK dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui berbagai program strategis dan kolaboratif.
“OJK menjalankan peran strategis sebagai regulator sekaligus koordinator dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui sinergi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, penguatan literasi dan inklusi, optimalisasi peran TPAKD, serta pelaksanaan program seperti GERAK Syariah guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, OJK memastikan setiap produk keuangan syariah telah berizin dan sesuai fatwa DSN-MUI.
Selain itu, OJK juga mendorong inovasi fintech syariah melalui mekanisme regulatory sandbox dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui kolaborasi, edukasi, dan program business matching yang terarah.
“Dengan dialog yang terbuka dan kolaboratif, kami berharap masyarakat semakin aktif, kritis, dan bijak dalam mengelola keuangan serta bersama-sama memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan membawa kemaslahatan bagi Kalimantan Tengah,” tandas Primandanu.
Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adhi Nugroho mewakili Kepala Perwakilan BI Kalteng menyampaikan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan industri halal dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran syariah.
“Bank Indonesia aktif menjembatani kolaborasi antara sektor keuangan syariah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui program pengembangan kapasitas, fasilitasi promosi produk halal, serta perluasan akses sistem pembayaran yang aman dan efisien,”
“Langkah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan struktur ekonomi Kalimantan Tengah,” kata Adhi.
Disisi lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai syariah sebagai fondasi dalam setiap aktivitas dan kebijakan ekonomi.
“Peran ulama dan lembaga keagamaan sangat strategis, tidak hanya dalam memberikan fatwa dan panduan normatif, tetapi juga dalam edukasi, literasi, serta pengawasan moral agar praktik ekonomi dan keuangan tetap selaras dengan prinsip syariah.
“Sinergi antara otoritas, pelaku industri, dan otoritas keagamaan dinilai menjadi kunci agar ekosistem keuangan syariah tumbuh sehat, inklusif, dan memberi kemaslahatan bagi umat,” kata Khairil.
Melalui podcast ini, OJK, BI, dan MUI Provinsi Kalimantan Tengah berharap ruang dialog publik semakin terbuka, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah kian luas, serta kesadaran memilih layanan keuangan yang aman, legal, dan sesuai prinsip syariah semakin meningkat.(Red/sct)
