PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw menilai program penanggulangan kemiskinan di daerah masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah sejak 2021 hingga 2025 masih di kisaran 5 persen lebih. Artinya, belum ada penurunan signifikan meski berbagai program telah dijalankan,” katanya baru-baru ini.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memberikan perhatian yang seimbang terhadap pembangunan di kawasan perkotaan maupun pedesaan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Hero mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menyusun kebijakan yang mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah tanpa terkonsentrasi pada kawasan tertentu.
Anggota komisi III DPRD Kalimantan Tengah itu menjelaskan, kawasan pedesaan memiliki potensi ekonomi yang besar apabila didukung melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
Berbagai sektor unggulan dinilai mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dirinya menyebut sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil di pedesaan memiliki peluang besar untuk berkembang apabila memperoleh dukungan infrastruktur, pembinaan, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kalau hanya fokus membangun di kota besar, masyarakat di pedesaan akan terus tertinggal. Padahal, sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil di desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi jika dikembangkan dengan serius,” ujarnya menambahkan.
Hero menegaskan pentingnya menyeimbangkan alokasi anggaran dan program pembangunan agar pelaksanaannya tidak terpusat di satu wilayah saja.
Dengan distribusi pembangunan yang lebih merata, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah di Kalimantan Tengah.
Selain pemerataan pembangunan, ia juga menilai upaya pengentasan kemiskinan perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan potensi ekonomi di daerah masing-masing.
“Program pemberdayaan berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas. Jangan hanya menyalurkan bantuan sosial, tapi juga harus menciptakan peluang agar masyarakat bisa mandiri,” jelasnya lebih dalam.
Hero menilai target penurunan angka kemiskinan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2026, yakni berada pada kisaran 4,31 hingga 4,89 persen, dapat dicapai apabila pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial harus digerakkan bersama. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kerja kolektif semua pihak,” katanya lagi.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen dalam menekan angka kemiskinan melalui evaluasi berkala terhadap setiap program yang dijalankan.
“Langkah nyata dan berkesinambungan menjadi kunci utama. Jika pemerataan pembangunan terwujud, maka kesejahteraan masyarakat Kalteng bisa meningkat secara menyeluruh,” tutup Hero.(sct)
