PALANGKARAYA – Sebagai langkah awal mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz, serta seluruh Kepala BPS kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi ini difokuskan pada penyusunan rencana pelaksanaan SNLIK 2026 secara komprehensif agar seluruh tahapan survei dapat berjalan optimal.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen mengawal pelaksanaan SNLIK Tahun 2026.
“SNLIK ini membutuhkan komitmen yang kuat dan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan maupun petugas survei, karena hasilnya akan menjadi potret penting literasi dan inklusi keuangan masyarakat hingga tingkat provinsi,” ujar Agnes, Selasa (20/01/2026).
Ia menegaskan bahwa SNLIK merupakan kegiatan strategis berskala nasional yang melibatkan sinergi OJK, BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Agnes menjelaskan bahwa kualitas data menjadi fondasi utama dalam penyusunan indeks literasi dan inklusi keuangan. Oleh karena itu, koordinasi sejak tahap perencanaan sangat menentukan keberhasilan survei di lapangan.
Data yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran utuh kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kalimantan Tengah sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz menyoroti dinamika sektor jasa keuangan yang terus berkembang seiring pesatnya inovasi produk dan digitalisasi layanan keuangan.
“Perubahan tersebut membawa tantangan baru bagi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sehingga diperlukan pengukuran yang semakin akurat dan mendalam,” kata Primandanu.
Primandanu menyampaikan bahwa SNLIK 2026 memiliki peran strategis untuk menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan secara lebih detail, baik dari sisi demografis maupun karakteristik sosial ekonomi masyarakat.
Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam menyusun program edukasi dan inklusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah.
“Pengukuran SNLIK yang kredibel menjadi sangat krusial agar kita memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama dalam menghadapi perkembangan produk dan layanan keuangan berbasis digital,” jelasnya menambahkan.
Rangkaian rapat koordinasi daerah dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait strategi pengawalan SNLIK Tahun 2026, yang mencakup penyusunan timeline pelaksanaan serta penyempurnaan instrumen survei.
Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga pengumpulan data, dapat berjalan sesuai standar metodologi yang telah ditetapkan secara nasional.
Selain itu, kegiatan juga diikuti dengan pelatihan kepada 57 Petugas Pendata Lapangan dan 25 Petugas Pemeriksa Lapangan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Pelatihan dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting sebagai upaya peningkatan kapasitas petugas agar mampu melaksanakan survei secara profesional, objektif, dan konsisten sesuai pedoman SNLIK.
“Melalui koordinasi yang kuat dan kesiapan petugas di lapangan, kami berharap SNLIK 2026 dapat menghasilkan data berkualitas yang benar-benar mencerminkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kalimantan Tengah,” tandas Primandanu. (Red/Adv)
