PALANGKARAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering mengingatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah daerah, tetapi juga terus meningkatkan inovasi dan memperkuat tata kelola usaha sebagai langkah mewujudkan kemandirian perusahaan daerah.
“penyertaan modal yang diberikan pemerintah merupakan bentuk dukungan dalam memperkuat permodalan BUMD. Namun, keberhasilan perusahaan daerah tetap ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola usaha secara profesional, efektif, dan mampu menangkap berbagai peluang bisnis yang tersedia,” kata Freddy belum lama ini.
Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diimbangi dengan inovasi, strategi usaha yang tepat, serta pengelolaan perusahaan yang sehat dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
“Penyertaan modal itu hanya salah satu bentuk dukungan, bukan solusi utama. Kalau tidak diikuti dengan inovasi dan perbaikan tata kelola, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya menambahkan.
Freddy menilai Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan melalui berbagai BUMD.
Beragam sektor usaha, mulai dari jasa keuangan, pelayanan jasa, hingga pengelolaan sumber daya alam, dinilai masih memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap perekonomian.
Ia menyebutkan, pengembangan sektor-sektor tersebut membutuhkan pengelolaan yang profesional, perencanaan bisnis yang matang, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika dunia usaha agar BUMD mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.
“Bank Kalteng sudah menunjukkan kinerja positif dan berkontribusi bagi pendapatan daerah. Tapi dua BUMD lainnya seperti PT Jamkrida dan PT Banama Tingang Makmur harus mendapat perhatian lebih agar bisa ikut menopang ekonomi daerah,” katanya menjelaskan.
Selain mendorong pengembangan usaha, Freddy juga menekankan pentingnya pembenahan dari sisi internal perusahaan.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penyusunan strategi bisnis yang inovatif menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing BUMD.
Ia berharap setiap perusahaan daerah tidak hanya mengandalkan dukungan APBD, tetapi juga mampu membangun kemitraan dengan sektor swasta maupun pihak lain yang dapat membuka peluang investasi dan memperluas jaringan usaha.
“BUMD jangan hanya menunggu dana APBD turun. Mereka harus bergerak, mencari peluang, bahkan menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk memperluas jaringan usaha,” tambahnya.
Freddy juga mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD sehingga arah pengelolaan perusahaan tetap terukur, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, BUMD memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara mandiri dan berorientasi pada hasil.
“BUMD punya potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Tapi kalau hanya pasif dan mengandalkan dana pemerintah, mereka tidak akan pernah mandiri. BUMD harus jadi kebanggaan daerah, bukan sekadar nama di atas kertas. Inovasi dan kemandirian adalah kunci menuju itu,” tutup Freddy.(sct)
