PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap pembangunan desa yang mulai dirasakan masyarakat.
Dalam kegiatan reses perseorangan masa persidangan II Tahun 2026 di Desa Hiang Bana. Faridawaty Darland Atjeh mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat telah berdampak hingga ke tingkat provinsi dan desa, sehingga sejumlah program pembangunan infrastruktur belum dapat dilaksanakan maupun diselesaikan secara optimal.
“Efisiensi anggaran ini tentu berdampak langsung ke daerah. Banyak pembangunan yang tertunda, bahkan ada yang belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu dampak yang dirasakan masyarakat adalah penurunan alokasi Dana Desa yang sebelumnya mencapai Rp1 miliar menjadi sekitar Rp250 juta per desa.
Kondisi ini membuat sebagian anggaran pembangunan infrastruktur harus dialihkan untuk kebutuhan sektor lain seperti kesehatan.
Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng ini menambahkan bahwa akibat keterbatasan tersebut, berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi, mulai dari akses air bersih, penerangan jalan umum, hingga perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah desa.
“Penurunan anggaran ini memaksa pemerintah desa untuk memprioritaskan kebutuhan yang sangat mendesak, sementara pembangunan lainnya harus ditunda,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang tepat dalam menyikapi keterbatasan anggaran, agar pembangunan desa tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.
“Kita akan kawal agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari,” tandasnya.(Red)
