MUARA TEWEH – Sebagai upaya memperkuat sinergi dalam mendorong inklusi keuangan dan pembiayaan sektor produktif di daerah. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah (OJK Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026.
Asisten Direktur Senior OJK Kalteng, Andrianto Suhada menegaskan bahwa forum TPAKD menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Harapannya, forum TPAKD ini dapat berperan strategis sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM,”
“Selain itu, melalui kerja sama yang kuat dan berkelanjutan, kita optimis dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan inklusif secara keuangan,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Muara Teweh tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, TPAKD wilayah Barito, serta pimpinan lembaga jasa keuangan sebagai bagian dari upaya mempercepat akses layanan keuangan di daerah.
Sebagai bagian dari evaluasi, TPAKD memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025, di mana sebanyak 58.937 debitur telah memperoleh akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pembiayaan Mikro Rakyat (KPMR), dan kredit lainnya.
Selain itu, program Simpanan Pelajar (SimPel) telah menjangkau 405.983 nasabah, serta terbentuk 11.056 agen Laku Pandai dan 2.196 merchant QRIS sebagai bentuk perluasan akses layanan keuangan digital di masyarakat.
TPAKD juga mencatat penambahan 22.746 nasabah baru dalam berbagai program tabungan, yang menunjukkan peningkatan inklusi keuangan di Kalimantan Tengah.
Andrianto menambahkan bahwa program TPAKD selaras dengan Asta Cita pemerintah, khususnya dalam penguatan ekonomi daerah, pembangunan sumber daya manusia, dan hilirisasi ekonomi.
“Melalui kolaborasi yang kuat, kita optimis dapat mempercepat perluasan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di daerah,” tandas Andrianto.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara, B. P. Girsang mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
“Saya mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat komitmen bersama. Mari kita bangun kolaborasi yang solid, bekerja secara terarah, dan memastikan setiap program yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,”
“Dengan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan, saya optimistis kita dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Barito Utara,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok, Bambang Sri Prastyono memaparkan realisasi penyaluran KUR di Kalimantan Tengah per 6 April 2026 yang mencapai Rp821,22 miliar atau 25,82 persen dari target Rp3,18 triliun.
Jumlah debitur tercatat sebanyak 10.502 atau 37,77 persen dari target, dengan dominasi penyaluran pada skema mikro sebesar 70,43 persen.
Namun demikian, ia menyoroti sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya realisasi penyaluran, distribusi yang belum merata, serta keterbatasan data debitur dalam sistem informasi kredit program.
Menurutnya, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, percepatan penyediaan data debitur potensial, serta diversifikasi penyalur pembiayaan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas program kerja prioritas TPAKD Tahun 2026, termasuk strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan pembiayaan UMKM di Kalimantan Tengah.(Red)
