KASONGAN – Transparansi dalam pemerintahan merupakan kunci utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Katingan, Tony Yosepta, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan harus memastikan keterbukaan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
“Transparansi bukan hanya formalitas, tetapi merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui informasi terkait kebijakan dan layanan yang diberikan,” ujar Tony, Rabu.
Menurutnya, Legislatif memiliki peran strategis dalam mengawasi setiap kebijakan agar transparansi benar-benar dijalankan.
Dengan keterbukaan yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat.
Selain itu, ia menilai pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi dalam mempermudah akses informasi dan mempercepat proses birokrasi.
“Pemkab Katingan perlu terus berbenah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan,”
“Pemanfaatan teknologi digital bisa menjadi langkah strategis untuk mempercepat birokrasi yang lebih efektif,” tambahnya.
Tony menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi ini agar benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.
“DPRD siap memastikan kebijakan transparansi ini benar-benar diwujudkan, bukan hanya menjadi wacana,” pungkasnya.(sct)
