PALANGKARAYA – Sebagai langkah awal yang penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk persiapan pelaksanaan SNLIK 2025, Selasa 7 Januari 2025 kemarin.
Primandanu Febriyan Aziz menyampaikan bahwa literasi dan inklusi keuangan sangat penting karena perkembangan di sektor keuangan saat ini dikenal beberapa fenomena seperti lipstick effect dan doom spending.
Dimana masyarakat terutama anak-anak muda, cenderung lebih senang menghabiskan uang untuk membeli produk-produk kecil dan terjangkau namun dalam jumlah yang banyak sehingga menjadikan seseorang menjadi impulsif serta menguras tabungan atau dana daruratnya.
“Saya berharap dari Rakorda ini sinergi dan kolaborasi antara BPS dan OJK terus berjalan dengan baik untuk mengawal pelaksanaan SNLIK tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah agar berjalan dengan baik dan mampu menjadi bahan evaluasi efektivitas program kerja literasi dan inklusi keuangan ke depan”, terang Primandanu, Sabtu.
Sebagai regulator di sektor jasa keuangan, OJK melakukan upaya yang optimal dalam memberikan edukasi keuangan secara merata kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Rakorda tersebut dihadiri oleh Primandanu Febriyan Aziz selaku Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti selaku Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Amos Adam Residul selaku Kepala BPS Kota Palangka Raya, Eddy Surahman selaku Kepala BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Iskandar Selaku Kepala BPS Kabupaten Lamandau beserta jajarannya di masing-masing BPS Kabupaten/Kota.
Rakorda tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai evaluasi pelaksanaan SNLIK tahun 2024 serta strategi mengawal SNLIK tahun 2025 antara lain timeline pelaksanaan dan penyempurnaan instrumen SNLIK 2025.
