PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah pusat membangun sekolah rakyat sebagai solusi pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, mendapat respons beragam dari berbagai kalangan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menyebut bahwa fungsi utama dari sekolah rakyat sejatinya sudah dijalankan oleh sekolah negeri yang tersedia.
“Kalau untuk Kota Palangka Raya sendiri masih belum menjadi kebutuhan mendesak, karena program pendidikan gratis saat ini telah mampu mencakup seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya, Kamis.
Arif berpandangan, sistem pendidikan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini masih mampu mengakomodasi masyarakat tidak mampu. “Jadi sekolah rakyat itu belum sampai mendesak, karena sekolah pemerintah masih ada,” katanya menambahkan.
Disisi lain ia menilai, dari pada membentuk lembaga baru, perhatian pemerintah lebih baik diarahkan pada peningkatan mutu sekolah yang sudah ada. Mulai dari perbaikan kualitas pengajaran, peningkatan sarana prasarana, hingga dukungan anggaran.
“Kalau kurang ditingkatkan, kalau kurang kualitasnya ditambahi kualitasnya. Kalau kurang anggarannya, kasih anggaran,” jelasnya.
Terlepas dari itu Arif mengingatkan bahwa pembangunan sekolah rakyat bukan sekadar membangun gedung. Diperlukan perencanaan menyeluruh, termasuk ketersediaan guru, pendanaan, hingga kesiapan lahan dan infrastruktur.
“Membangun sekolah rakyat itu tidak segampang yang dipikirkan orang banyak,” tukasnya.
Namun begitu politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, tetap mendukung setiap upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.
“Hanya saya menyarankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi eksisting, sebelum kebijakan baru diterapkan,” pungkasnya. (Juk)
