KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menggelar Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Kerja Wakil Bupati Katingan belum lama ini.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam rangka pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun berjalan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Katingan Firdaus yang didampingi Asisten I Setda GHE Doddy, Inspektur Deddy Ferras serta perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Katingan.
Dari pihak BPK RI turut hadir tim pemeriksa yang akan bertugas melakukan evaluasi terhadap tata kelola keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, pembahasan mencakup rencana kerja, ruang lingkup pemeriksaan, serta pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan tim BPK. Seluruh pihak menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerjasama untuk memastikan kelancaran proses audit.
Wakil Bupati Firdaus menyampaikan komitmen penuh jajaran Pemkab Katingan untuk memberikan dukungan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI.
“Kami siap memberikan dukungan dan data yang diperlukan demi kelancaran proses pemeriksaan ini. Semoga hasilnya nanti dapat memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Firdaus.
Ia menilai kegiatan ini sebagai bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Mereka berharap hubungan kerja yang baik dan komunikasi yang terbuka dapat terus terjalin selama pemeriksaan berlangsung.
Entry Meeting ini menjadi langkah strategis yang menandai dimulainya pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, proses audit dapat dilakukan secara optimal dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
Pemerintah Kabupaten Katingan berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami akan terus berkomitmen memperbaiki setiap rekomendasi yang diberikan,” tandas Firdaus.(sct)
