PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Habib Sayid Abdurrahman menegaskan harapan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV agar menikmati pembangunan yang setara masih belum sepenuhnya terwujud.
“Masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak,” kata Habib Syaid belum lama ini.
Menurut Habib, kondisi jalan dan jembatan di beberapa wilayah memerlukan penanganan segera karena menjadi akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Warga menyampaikan bahwa kondisi jalan dan jembatan di beberapa wilayah sudah rusak dan perlu segera diperbaiki. Mereka merasa tertinggal dibandingkan daerah lain yang infrastrukturnya sudah jauh lebih baik,” katanya menambahkan.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai ketimpangan pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada kondisi fisik suatu daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Keterbatasan akses transportasi membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi kurang efisien.
“Keterbatasan akses jalan membuat biaya logistik naik, harga kebutuhan pokok melonjak, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Selain itu, anak-anak kesulitan menuju sekolah, dan layanan kesehatan jadi tidak mudah dijangkau,” ujarnya.
Habib menegaskan pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan, termasuk daerah di DAS Barito.
Menurutnya, pembangunan harus dilaksanakan secara merata agar seluruh masyarakat Kalimantan Tengah memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup.
“Pemerataan pembangunan bukan hanya membangun jalan atau jembatan, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat untuk berkembang. Ini soal keadilan sosial dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya,” jelasnya lebih dalam.
Dirinya menambahkan, percepatan pembangunan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Kami di DPRD siap mendorong dan mengawal agar aspirasi masyarakat pedalaman tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata,” ujar Habib.
Habib berharap tahun-tahun mendatang menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah terpencil.
Dengan pemerataan infrastruktur yang lebih baik, kesenjangan antarwilayah di Kalimantan Tengah diharapkan semakin berkurang sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.(sct)
