PALANGKARAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh meminta pemerintah untuk terus menjaga keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan di tengah fluktuasi harga energi yang berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menambah beban kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Perubahan harga energi tidak hanya berdampak pada sektor industri dan transportasi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga,”
“Jika tidak ditangani secara tepat, tekanan ekonomi tersebut berisiko mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan,” kata Faridawaty, Kamis (18/6/2026).
Di tengah fluktuasi harga energi, yang harus menjadi perhatian adalah menjaga kestabilan biaya sekolah dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat kelas bawah agar mereka tidak semakin terbebani.
Ia menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkendala faktor ekonomi.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan berbagai program yang berkaitan dengan kedua sektor tersebut tetap berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan ekonomi.
Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pengendalian biaya layanan, tetapi juga dengan memperkuat berbagai program perlindungan sosial yang dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng ini menilai bantuan sosial, beasiswa pendidikan, serta program jaminan kesehatan perlu terus diperkuat agar mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang terdampak kenaikan biaya hidup.
Program-program tersebut dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa dampak perlambatan ekonomi dan kenaikan biaya hidup umumnya lebih dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, serta warga yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses terhadap layanan publik.
Kondisi tersebut lanjutnya, membutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi kesenjangan akses terhadap layanan dasar.
Pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tetap memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak tanpa harus terbebani kondisi ekonomi yang semakin berat.
“Jangan sampai masyarakat harus memilih antara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya pendidikan atau kesehatan. Kedua sektor ini harus tetap menjadi prioritas,” jelasnya menambahkan.
Faridawaty berharap pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat.
Dengan pemantauan yang berkelanjutan, berbagai program bantuan dan pelayanan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Dirinya menambahkan, keberhasilan menjaga keterjangkauan pendidikan dan kesehatan akan menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kalimantan Tengah.
“Ketika akses pendidikan dan kesehatan tetap terjaga, maka kualitas hidup masyarakat juga dapat dipertahankan meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi,” tutupnya.(sct)
