PALANGKA RAYA – Awal tahun 2025 Kota Palangka Raya mengalami deflasi yang signifikan, terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah memberikan diskon tarif listrik.
Isu ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, H.M. Khemal Nasery yang berpendapat hendaknya kebijakan tersebut diikuti dengan menjaga daya beli masyarakat.
“Meskipun penurunan harga di awal terlihat menguntungkan, namun dalam jangka panjang kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian maupun daya beli masyarakat,” ungkapnya, kemarin.
Dijelaskan Khemal, pada Januari 2025 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), tingkat deflasi tercatat month-to-month sebesar -0,54 persen dan tingkat deflasi year-to-date sebesar -0,54 persen.bIni menunjukkan adanya deflasi yang signifikan di wilayah Kalteng, termasuk Kota Palangka Raya.
Selain tarif listrik, sejumlah komoditas yang memberikan andil deflasi m-to-m antara lain yaitu harga bawang merah, ikan nila, tomat, ikan peda, air kemasan, kangkung, sawi hijau, ikan asin sepat, bahan bakar rumah tangga, ikan saluang, bayam, jagung manis, dan susu bubuk untuk balita.
“Jika deflasi meluas ke sektor lain dan berlangsung lama, hal ini bisa berdampak negatif pada pendapatan dan lapangan kerja maupun investasi di sektor energi,” tambah Khemal.
Sebagai langkah antisipatif, ia mengusulkan kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemko).Palangka Raya, distributor dan pelaku usaha untuk memastikan kelancaran distribusi barang. Karena dengan adanya pengawasan ketat dan kerjasama yang baik, diharapkan harga tetap terjaga stabil.
Khemal juga mengusulkan agar pemerintah provinsi dan pemko dapat mempertimbangkan program bantuan ekonomi atau insentif, bagi pelaku usaha kecil sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Melalui langkah ini diharapkan daya beli masyarakat dapat terjaga, dan perekonomian daerah khususnya di Palangka Raya dapat terus terjaga dan tumbuh secara positif,” pungkasnya. (Juk/*)
