PALANGKARAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah menyoroti pentingnya penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi peran BUMD dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Noor Fazariah Kamayanti menegaskan bahwa keberhasilan BUMD sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola perusahaan dan sumber daya manusia yang mengelolanya.
“Karena itu, proses penunjukan direksi dan jajaran manajemen harus mengedepankan profesionalisme, integritas, serta prinsip akuntabilitas,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah ini.
Menurutnya, BUMD memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui pengelolaan yang baik, perusahaan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Peningkatan kinerja BUMD harus diiringi dengan penetapan direksi dan jajaran manajemen yang memiliki kompetensi, integritas, serta menjunjung tinggi akuntabilitas,” katanya menambahkan.
Noor Fazariah menjelaskan bahwa sejumlah BUMD di Kalimantan Tengah, khususnya Bank Kalteng dan Jamkrida, memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap PAD.
Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh kepemimpinan yang profesional dan mampu menjalankan tata kelola perusahaan secara efektif.
Ia menilai, kualitas manajemen menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu BUMD dalam mencapai target usaha dan meningkatkan kinerja keuangan.
Oleh sebab itu, proses seleksi dan penempatan pejabat di lingkungan BUMD harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi.
Menurutnya, penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD harus dapat menghasilkan manfaat nyata.
Setiap investasi daerah perlu dikelola secara bertanggung jawab agar mampu memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah dan mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Dirinya juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD.
Dengan tata kelola yang baik, perusahaan daerah akan lebih mampu menghadapi tantangan usaha sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja yang dihasilkan.
“Dengan manajemen yang sehat, BUMD bisa memberikan kontribusi maksimal untuk PAD dan benar-benar menjadi pilar penting bagi pendapatan daerah,” tambahnya.
Ia menilai penguatan BUMD merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Semakin besar kontribusi BUMD terhadap PAD, maka semakin kuat pula kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Ia berharap seluruh BUMD dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan usahanya.
Dengan dukungan manajemen yang kompeten, transparan, dan berintegritas, BUMD diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“BUMD harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat,”
“Dengan tata kelola yang baik, keberadaan BUMD akan semakin kuat sebagai salah satu penopang utama PAD Kalimantan Tengah,” tandas Noor.(sct)
