MUARA TEWEH – Kesetaraan layanan kesehatan tidak akan tercapai tanpa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor kesehatan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan program dapat berjalan beriringan.
“Kami mendukung setiap program yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan, terutama mereka yang kurang mampu,” kata Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Parmana Setiawan belum lama ini.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Barito Utara yang mulai memperluas jangkauan fasilitas kesehatan di pedalaman dan menambah tenaga medis di puskesmas terpencil. Upaya ini dinilainya sebagai bagian penting dari keadilan pelayanan publik.
Dirinya juga mengharapkan bahwa pelayanan medis harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di wilayah pedalaman yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas.
“Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya terpusat di kota. Masyarakat di pelosok pun berhak mendapatkan layanan medis yang layak dan mudah dijangkau,” ujarnya menambahkan.
Ia juga menyatakan bahwa kesenjangan akses kesehatan antarwilayah tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah daerah katanya, harus melihat kebutuhan masyarakat pedalaman sebagai prioritas pembangunan.
Pemerataan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan komitmen kebijakan yang jelas.
Beberapa daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan puskesmas, fasilitas rawat, hingga tenaga kesehatan.
Menurutnya, peningkatan layanan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih merata.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sektor kesehatan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Anggaran kesehatan harus digunakan seefektif mungkin agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keberpihakan dan tanggung jawab sosial,” jelasnya lebih dalam.
Ia menegaskan bahwa setiap program harus berorientasi pada peningkatan mutu layanan, bukan sekadar memenuhi kegiatan administratif tanpa hasil nyata.
Parmana Setiawan juga menjelaskan bahwa DPRD akan terus mengawal sektor kesehatan agar kebijakan daerah berjalan sesuai prinsip pemerataan dan keberlanjutan.
“Kesehatan adalah fondasi kesejahteraan. Pemerintah dan DPRD harus berjalan beriringan agar setiap warga Barito Utara bisa merasakan manfaat pembangunan di sektor ini,” pungkasnya.(sct)
