PALANGKARAYA – Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Pentingnya pemahaman politik yang komprehensif bagi seluruh elemen masyarakat, baik aparat pemerintah, pemuda, akademisi, maupun kelompok masyarakat sipil,” kata Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, saat menjadi pemateri pada program Sekolah Politik dan Pemilu yang digelar di Ruang Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses elektoral, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik atau good governance.
Pemerintahan yang baik lanjutnya, hanya dapat terwujud jika semua pihak memahami hak, kewajiban, serta peran strategisnya dalam proses demokrasi.
Arbert menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong pembentukan birokrasi yang modern dan profesional, dengan menempatkan nilai integritas sebagai fondasi utama.
Ia menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja yang melekat pada seluruh lini pemerintahan.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya slogan, tetapi budaya kerja yang harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proses pemerintahan,” tegasnya.
Lebih jauh, Arbert memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Langkah tersebut meliputi peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi fungsi pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan, serta perluasan ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
Dirinya menggarisbawahi bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pemerintah Kota Palangka Raya, lanjutnya lebih dalam, berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keterbukaan pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Kita ingin menghadirkan pemerintahan yang hadir, melayani, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Program Sekolah Politik dan Pemilu sendiri digelar sebagai upaya meningkatkan literasi politik masyarakat, terutama menjelang agenda-agenda strategis pemerintahan dan pesta demokrasi mendatang.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memahami pentingnya etika berpolitik, mekanisme pemilu, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas isu-isu demokrasi kontemporer, dinamika politik lokal, serta tantangan tata kelola pemerintahan di era keterbukaan informasi.
Dengan adanya kegiatan edukasi seperti ini, Arbert berharap kualitas demokrasi di Kota Palangka Raya dapat terus meningkat, sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(sct)
