PALANGKARAYA – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah pada tahun 2026 menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering.
“Pemerintah provinsi harus memastikan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meskipun terjadi tekanan pada kapasitas fiskal daerah. Arah kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada kepentingan publik,” kata Freddy, baru-baru ini.
Ia menekankan bahwa sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh mengalami pengurangan alokasi anggaran, karena ketiganya merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Penurunan APBD, menurutnya, justru harus menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
Freddy juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih optimal dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia menilai, DBH memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang utama stabilitas keuangan daerah di tengah dinamika penerimaan daerah.
“Kalau APBD merosot terlalu jauh, tentu akan berdampak pada pelayanan publik. Karena itu Pemprov perlu lebih agresif menjemput DBH dari pusat,” katanya menambahkan.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalteng perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan keberlanjutan pembangunan agar tekanan anggaran tidak mengganggu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Penyesuaian fiskal harus tetap sejalan dengan komitmen pembangunan, sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(sct)
